Berita Terbaru


31-01-2018 | Hit : 110

DOKTER SEBAGAI SAKSI AHLI
Arif Rahman Sadad
KSM KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL


Dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sering dihadapkan oleh kalangan penegak hukum dalam memeriksa korban maupun memberikan keterangan untuk kepentingan hukum dan peradilan.

Bantuan dokter diperlukan untuk memastikan sebab, cara, dan waktu kematian pada suatu peristiwa kematian yang tidak wajar karena pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau kematian yang tidak wajar. Untuk mengetahui identitas pada korban tidak dikenal, diperlukan pemeriksaan secara cermat. Begitu pula pada korban hidup seperti pada kasus penganiayaan, pemerkosaan, pengguguran kandungan dan keracunan dimana diperlukan pemeriksaan oleh dokter untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi secara medis. Hasil pemeriksaan dan laporan tertulis akan digunakan sebagai petunjuk dan alat bukti dalam penyidikan, menuntut, dan mengadili perkara pidana.


Peranan dari dokter dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan yaitu membantu hakim dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan dan diajukan oleh penuntut. Selain itu juga dapat memberikan gambaran bagi hakim mengenai gambaran kasualitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui laporan dalam visum et repertum. Implikasi teoritis persoalan ini yaitu hakim mengenai dalam menjatuhkan putusan suatu perkara, pada hakikatnya memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai keterangan ahli tersebut, dapat dihadirkan dokter yang bersangkutan di sidang pengadilan.
Jadi, peran dan keterangan ahli ini adalah sebagai suatu pertimbangan oleh hakim dalam menangani perkara yang memerlukan peran seorang dokter.

Dokter Sebagai Ahli Dalam rangka menemukan kebenaran material maka dokter dalam kapasitasnya sebagai ahli dapat diminta bantuannya untuk memberikan keterangannya. Tujuannya yaitu pada tingkat penyelidikan membantu penyelidik menentukan apakah suatu peristiwa
merupakan tindak pidana atau bukan, sedang pada tingkat penyidikan membantu penyidik mengumpulkan bukti supaya dengan bukti itu perkaranya menjadi jelas dan pelakunya dapat ditangkap.
Berdasarkan Ethical Guidelines for Doctors Acting as Medikal Witnesses, terdapat dua jenis saksi medis, sehingga ketika dokter dipanggil untuk menjadi saksi medis, penting untuk membedakan konteks bukti yang akan disertakan, apakah sebagai saksi fakta (dokter
yang merawat) atau saksi pendapat (ahli independen). Saksi fakta diberikan oleh dokter yang memeriksa, merawat atau memberikan penatalaksanaan sebuah kasus medik. Dokter tersebut akan diminta untuk mempresentasikan bukti medis terhadap penatalaksanaan yang
telah dilakukannya dan memberikan informasi yang faktual tentang hasilnya.


Saksi pendapat adalah saksi ahli yang independen yang diminta untuk memberikan pendapat yang independen berdasarkan fakta-fakta dari kasus tertentu yang sudah ada. Dalam hal ini dokter akan memberikan pendapat sesuai dengan pengalaman dan keahliannya yang relevan. Sebagai saksi ahli independen, dokter dapat membantu pengadilan dalam dua cara, yaitu dengan memberikan pendapat ahli berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terhadap fakta dan menginformasikan pengadilan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keahlian khusus mereka.
Apabila pengacara atau penyidik memiliki pertanyaan untuk informasi lebih lanjut dan dokter mengalami kesulitan dalam menjawabnya, di luar negeri terdapat MDO (Medikal Defence Organization) untuk dimintai bantuan. Di Indonesia dokter dapat berkonsultasi pada ahli Kedokteran Forensik. Jika diperlukan untuk berdiskusi dengan saksi ahli independen lain atau menyiapkan laporan dengan saksi ahli lain, dokter harus memberikan penilaian independennya, mengidentifikasi hal-hal yang disetujui, tidak disetujui dan mengutarakan alasannya. Dokter harus menghindari instruksi atau permintaan untuk terjadinya kesepakatan. Gunakan cara yang moderat dan objektif ketika memberikan bukti.

Yang Dapat Menjadi Saksi Ahli
Yang dapat menjadi saksi ahli adalah bila memenuhi syarat menjadi saksi ahli, yaitu:
• Gelar pendidikan tinggi atau pelatihan di bidang tertentu (mempunyai spesialisasi tertentu)
• Pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatih dibidang tertentu Lisensi (yang masih berlaku)
• Ikut sebagai keanggotaan dalam suatu organisasi profesi, posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut bagus.

Pedoman untuk membantu kesaksian saksi ahli menjadi lebih efektif dan tidak rumit:
• Katakan apa yang ada dengan kejujuran.
• Persiapkan ulang kesaksian dengan meninjau kembali fakta yang ada.
• Berbicara perlahan dan jelas.
• Batasi jawaban atas pertanyaan yang ada untuk mempersempit pertanyaan selanjutnya. Kemudian berhenti berbicara.
• Harus memberikan bukti yang akurat untuk semua hal (hasil laboratorium, dan lain – lain).
• Batasi jawaban untuk fakta pribadi saksi ahli.
• Jangan takut untuk meminta klarifikasi atas pertanyaan yang tidak jelas.
• Bersikap santai, tapi tetap selalu siap setiap saat.
• Jangan menjawab terlalu cepat.
• Berikan informasi yang diminta saja, jangan diberikan opini atau perkiraan kecuali diminta.
• Ingat bahwa semua jawaban harus pasti tanpa terkecuali.
• Berhati-hati tentang waktu, lokasi, dan jarak perkiraan.
• Jangan mengelakkan pertanyaan, berdebat, atau menebak pertanyaan pengacara.
• Akui jika kesaksian yang akan dibahas ini sudah dibahas sebelumnya, jika itu terjadi.
• Jangan menghafalkan cerita.
• Hindari jawaban seperti “saya kira”, “saya percaya”, “menurut asumsi saya”.
• Pastikan setiap pertanyaan sepenuhnya dipahami sebelum menjawab.
• Berpakaian sopan dan bersih.
• Mendengarkan dengan cermat dialog antara pengacara.
• Hindari sikap gelisah.
• Jangan menggunakan bahasa teknis, gunakan bahasa awam yang dipahami peserta sidang.
• Jangan berbicara dengan pihak lawan, pengacara, atau juri.
• Jangan pernah bercanda selama proses persidangan.
• Jangan membesar-besarkan jawaban, meremehkan, atau meminimalkan jawaban.
• Jangan menjawab, jika tidak diperintahkan.


o Dasar Hukum Saksi Ahli
• Pasal 120 ayat 1: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”
• Pasal 120 ayat 2: “Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaikbaiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.”
• Pasal 133 ayat 1: “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”
• Pasal 133 ayat 2: “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”
• Pasal 133 ayat 3: “Mayat yang dikiriin kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitasmayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.”
• Pasal 160 ayat 4: “ Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.”
• Pasal 161ayat1:”Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat
(4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.”
• Pasal 161 ayat 2: “Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.”

Penjelasan mengenai pasal ini: Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

• Pasal 170 ayat 1: “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
• Pasal 179 ayat 1: “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”
• Pasal 179 ayat 2: “Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.”
• Pasal 180 ayat 1: “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”
• Pasal180 ayat 2: “Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.”

• Pasal 180 ayat 3: “Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).”
• Pasal 180 ayat 4: “Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.”
• Pasal 186: “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”
• Pasal 229 ayat 1: “Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
• Pasal 229 ayat 2 : “Pejabat yang melakukan pemananggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

DAFTAR PUSTAKA
1. Departemen Pendidikan Nasional. Kamus besar bahasa indonesia ed. 3. Balai Pustaka.
2. Muhlizi AF, Refleksi atas peran saksi ahli di pengadilan dan tanggung jawab intelektual. 2013. Rechts Vinding Online.
3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pengajuan Saksi/Ahli. Available at: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php
4. Dahlan S, Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman bagi Dokter dan Penegak Hukum, Cetakan Ke 3, Universitas Diponegoro Semarang. 2000.
5. H. A. Feder, Law 101: Legal Guide for the Forensic Expert. U.S. Department le of Justice, 2011.
6. Idries, A.M., Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik bagi Praktisi Hukum. Cetakan pertama. Jakarta: Sagung Seto; 2009.
7. Idries, A.M., Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Edisi Pertama. Jakarta: Binarupa Aksara; 1997.
8. Dimaio VJ, Dimaio D. Forensic Pathology: Second ed. London. CRC Press LLC. 2001.
9. Knight, Bernard; Saukko, Pekka. Knight’s Forensic Pathology. 3rd ed. UK: Hodder Arnold.2004.
10. James, Jason Payne, et al. Simpson’s Forensic Medicine. 13th ed. UK:Hodder Arnold. 2011.

Navigation