Berita Terbaru


06-01-2015 | Hit : 633

RSUP Dr. Kariadi mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi, sertifikat penghargaan ini diterima oleh Direktur Keuangan RSUP Dr. Kariadi, Drs. Maskur, MM pada 12 Desember 2014 di Yogyakarta.
 
Pencanangan dan pembangunan Zona Integeritas merupakan prakarsa bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi, OMBUDSMAN RI, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi untuk mengakselerasi proses atau pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi, yang merupakan prioritas nasional dengan memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu Mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN; menjadikan birokrasi kita efektif, efisien, produktif; dan Bagaimana birokrasi kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Demikian sambutan dari Sekreteris Kemenpan dan RB, Dwi Wahyu Atmaji dalam acara pemberian penghargaan Zona Integritas bagi satuan kerja yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kamis (12/12), Yogyakarta.

Salah satu dari 9 (sembilan) satuan kerja berpredikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi adalah satker dari Kementerian Kesehatan yaitu, RSUP. Dr. Kariadi, Semarang. Penghargaan tersebut melengkapi kebahagiaan Kemenkes RI setelah sebelumnya juga dinobatkan sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi terbaik versi KPK. Penghargaan satker berpredikat WBK ini diberikan langsung oleh Ses MenPANRB dan Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen.
Pada kesempatan yang sama, Ses MenpanRB menjelaskan, pembangunan Zona Integritas ditetapkan oleh Pimpinan instansi pemerintah dengan menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK atau WBBM. Ada sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan, diantaranya dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar dan tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi.

Proses penetapan unit kerja sebagai WBK/WBBM dilakukan berdasarkan penilaian secara berjenjang. Dimulai dari penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) Instansi, dan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PAN RB. Penilaian mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri PAN RB Nomor: 52 tahun 2014 yang meliputi komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%).

Navigation